Prosedur Identifikasi Peraturan Perundangan K3

1. Tujuan/Purpose

Prosedur ini dibuat untuk memberikan panduan dalam melakukan identifikasi peraturan, perundangan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (termasuk identifikasi persyaratan lainnya jika diperlukan) dan evaluasi terhadap kesesuaian materi peraturan perundangan dengan kegiatan bisnis xxxx serta evaluasi terhadap status pemenuhannya.
The objective of this procedure is to give clear guidance to identify the regulation, occupational health and safety legislation (include other requirements identification, if needed) and evaluation the suitability of its substance with xxxxx business activities, also the evaluation of compliance.

2. Ruang Lingkup/Scope

Prosedur ini melingkupi semua jenis kegiatan xxxxx baik yang dilakukan secara langsung maupun kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor. Ruang lingkup identifikasi peraturan perundangan meliputi identifikasi terhadap peraturan terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia serta identifikasi terhadap persyaratan Kesehatan dan Keselamatan Kerja lainya yang berlaku di Indonesia seperti SNI jika diperlukan.
This procedure applies to all activities in xxxxxx, directly and activities conducted by contractors. The scope covers the identification of regulation related to occupational health and safety issued by Government of Indonesia Republic, also identification of other occupational health and safety requirements applied in Indonesia, such as SNI, if needed.

3. Referensi Dokumen/Document Reference

3.1 ISO 9001:2000 Klausul/Clause:
§ 6.4. Lingkungan Kerja/Work Environment

3.2 OHSAS 18001:2007 Klausul/Clause:
§ 4.3.2. Peraturan perundangan dan persyaratan lain/Legal and other requirements

3.3 SOP Risk Assessment
3.4 SOP Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi

4. Definisi & Singkatan/Definition & Abbreviation

4.1 Peraturan perundangan/Legal requirements
Peraturan Perundang-undangan adalah suatu acuan yang dipakai oleh xxxxx dalam menentukan kesesuaian suatu aktivitas dalam batasan-batasan kontrol dan pengaruh suatu parameter dan atau proses kunci untuk menilai kecukupan kinerja K3. Peraturan perundang-undangan meliputi peraturan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah setempat.
Legal requirements is a reference for xxxxxx to make suitability of justification for activities of keys parameter and or keys process in related with boundaries of control and influences. It’s purpose to appraisal of performance adequate of OSH. Legal Requirements cover of Central Government, Province and Local Government’s Legal.

4.2 Other requirements/Persyaratan lainnya
Persyaratan lainnya adalah suatu acuan lainnya, selain peraturan perundang-undangan yang dipakai xxxxx dalam menentukan kesesuaian suatu aktivitas dalam batasan-batasan kontrol dan pengaruh suatu parameter dan atau proses kunci untuk menilai kecukupan kinerja K3. Persyaratan lainnya meliputi permintaan dari pihak-pihak terkait xx, dan standar terkait lainnya.
Other Requirements is others reference beside legal requirements for xxxxx to make suitability of justification for activities of keys parameter and or keys process in related with boundaries of control and influences. It’s purpose to appraisal of performance adequate of OSH. Others requirements cover of interest parties requirement,x and other related standard.

5. Kriteria Kinerja Proses/KPI

Tingkat pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya.
Level of legal and other requirements compliance.

6. Uraian Prosedur/Procedure Description

6.1 Identifikasi/Identification
6.1.1 Sekretaris P2K3 berkoordinasi dengan EHS Secretariat harus mengidentifikasi peraturan dan persyaratan lainnya terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang berupa:
P2K3 Secretary and EHS Division Head must identify the legal and other requirements related to OSH issued by Government of Indonesia Republic, such as :

6.1.1.1 Undang-undang RI/Act of Indonesia Republic
6.1.1.2 Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah/Government Regulation, Ministry Regulation, and Local Regulation
6.1.1.3 Surat Keputusan/Decision Letter
6.1.1.4 Surat Edaran atau Intruksi/Orbital or Instruction Letter

6.1.2 Identifikasi peraturan dan persyaratan lainnya harus dicatatat/direkam kedalam Form Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan K3
Legal and other requirements identification must be documented/recorded into Identification and Evaluation of OHS Legal Compliance Form
6.1.3 Untuk menjamin kemutakhiran daftar peraturan, Sekretaris P2K3 bersama dengan EHS Secretariat harus meninjau ulang dan secara aktif mencari informasi tentang peraturan K3 yang terkait dengan Bahaya dan Resiko sebagai akibat dari kegiatan bisnis xxxx setiap 6 bulan sekali dan paling lambat setiap 1 tahun sekali
To ensure the update of regulation list, P2K3 Secretary and EHS Division must review and actively search for information about OHS legal related to hazard and risk result from xxxxx business activities every six months and latest once a year.

6.1.4 Catatan identifikasi peraturan harus disimpan dengan masa penyimpanan 1 tahun dari tanggal terbitnya Daftar Identifikasi Peraturan terbaru (jika terjadi perubahan terhadap catatan dimaksud).
Regulation identification record must be kept with time interval one year from issued date of newest Legal Identification List (if there is any change in the record as mentioned)

6.2 Pengkajian kesesuaian/Review for suitability
6.2.1 Setiap peraturan yang teridentifikasi harus dikaji secara menyeluruh terhadap kemungkinan dapat diterapkan kaitannya dengan Bahaya dan Resiko yang diakibatkan oleh kegiatan bisnis xxxxx.
Every legal identified must comprehensively reviewed for the possibility to be implemented regarding hazard and risk result from xxxxxx business activities.

6.2.2 Hasil Pengkajian tersebut harus dicatat/direkam kedalam Form Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan Perundangan K3 (xEHS/006-FM-001)
Result of the review must be documented/recorded into Identification and Evaluation of OHS Legal Compliance Form (x/EHS/006-FM-001)

6.2.3 Hasil pengkajian harus dengan jelas menyatakan apakah suatu peraturan dapat dipergunakan atau tidak, dengan memberikan keterangan “applicable” untuk yang dapat dipergunakan dan “not applicable” untuk yang tidak sesuai menjadi acuan.
Result of the review must clearly state whether a legal requirement can be used or not, by adding remark “applicable” for legal that can be used, and “not applicable” for legal that can’t be used.

6.3 Evaluasi pemenuhan peraturan/Evaluation of legal compliance
6.3.1 Seluruh peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang mempunyai status “applicable” harus dievaluasi tingkat pemenuhannya dengan menguraikan hal-hal yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan di xxxx kemudian mencatumkan perkiraan terhadap pemenuhannya dengan satuan persentase.
All legal requirements related to OSH that “applicable” must be evaluated for the compliance with describing things that become obligation to be implemented in xxxxx, then put approximation for the compliance in percentage.

6.3.2 Jika dari hasil evaluasi pemenuhan/ketaatan terdapat peraturan yang tingkat pelaksanaan dibawah 100% maka harus dimasukkan ke dalam Formulir Laporan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (x/MSC/004-FM-001) dan dipertimbangkan menjadi tujuan dan program K3 baik secara bertahap ataupun secara langsung disesuaikan dengan adanya konsekuensi dari pelaksanaan peraturan perundangan tersebut terhadap kelangsungan bisnis xxxxx.
If from evaluation of legal compliance there is legal requirement with implementation level <100%, shall be mentioned in Corrective and Preventive Action Report Form (x/MSC/004-FM-001) and considered to be OHS objective and program, in several stage or directly appropriate with consequence result from legal implementation concerning xxxxx business continuity.

6.4 Informasi, komunikasi, dan konsultasi/Information, communication, and consultation

6.4.1 Sekretaris P2K3 dan EHS Sekretariat harus menginformasikan dan mendistribusikan daftar peraturan K3 status pemenuhannya, serta segala bentuk perubahannya kepada Kepala Divisi/Kepala Departemen/Kepala Seksi dan HS Representative.
P2K3 Secretary and EHS Secretariat must inform and distribute OSH legal list, OSH legal compliance status, and all changes form to Division Head/Department Head/Section Head and HS Representative.

6.4.2 Semua karyawan berhak untuk mengakses peraturan kesehatan dan keselamatan kerja yang diacu oleh xxxxx baik melalui program pelatihan, ataupun meminta hard copy dari Sekretaris P2K3, HS Representative di unit kerja masing-masing atau langsung melalui Divisi EHS
All employess have right to access occupational health and safety legal list as xxxxx reference by training programme, or request the hard copy from P2K3 Secretary, Health and Safety Representatives in each department or directly through EHS Division

7. Lampiran/Attachment

7.1 xxx/EHS/006-FM-001 Identification and Evaluation of OHS Legal Compliance

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

RSS Umpan yang Tidak Diketahui

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: